LOMBOKita Hari Ini

Grid List

LOMBOKita - Sejumlah anggota DRPD Nusa Tenggara Barat mengkritisi pelaksanaan "Car Wash Show" atau cuci mobil di Lombok Epicentrum Mall pada Minggu (29/5) yang diperankan para perempuan karena dinilai vulgar dan berbau porno aksi di depan halayak ramai.

LOMBOKita - Dinas Pertanian Keluatan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram memperdiksi adanya indikasi penjualan sapi ke luar daerah terutama ke Pulau Jawa menggunakan "jalur tikus", karena jalur angkutan resmi sudah dijaga ketat pemerintah.

LOMBOKita - Maskapai penerbangan Garuda Indonesia memastikan akan menambah pesawat untuk mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-26 pada 30 Juli-6 Agustus 2016 di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

LOMBOKita - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencanangkan gerakan "Serep Jelo Lalo Ngaji" yang artinya "senja hari pergi mengaji" untuk menghidupkan kembali tradisi yang saat ini mulai luntur.

lk sidebar 2

Berita Lainnya

Grid List

LOMBOKita - Rumah Internet Atmanto (RIAT) meresmikan pelatihan internet bagi penyandang tuna netra di wilayah Jakarta Selatan. Dalam pelatihan tersebut, RIAT menggandeng generasi muda tunanetra yang tergabung dalam Kartunet (Karya Tuna Netra).

LOMBOKita - Datangnya bulan suci Ramadan yang akan dimulai awal pekan depan tak membuat penyanyi Ashanty khawatir. Pasalnya, diusia kandungannya yang sudah berusia lima bulan, istri Anang Hermansyah itu tetap akan berusaha menjalankan ibadah puasa layaknya orang normal.

LOMBOKita - Bajang dan dedare Lombok Barat (Lobar) ternyata memiliki multi talenta. Talenta itu tidak saja dari sisi edukasi, entertaint, tapi juga di sisi olah raga. Di bidang olah raga, lihat saja salah satu bajang asal dusun Peseng, Desa Taman Ayu kecamatan Gerung yang sukses menjadi Petinju peringkat satu nasional. Dia adalah Sahlan Coral. Apa cerita Inaq Senah, ibunda Sahnan Coral tentang suka duka anaknya? Berikut paparannya.

LOMBOKita - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan mempertanyakan kebijakan pemerintah tentang pemangkasan satu juta PNS. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran dengan adanya kebijakan tersebut, tidak bisa diterima.